Bentuk Fasilitas Kepabeanan



Bentuk Fasilitas Kepabeanan
       Fasilitas yang terkait pelayanan
       Kecepatan arus barang dan orang
       Fasilitas yang terkait dengan fiskal:
       Pembebasan Bea Masuk
       Penangguhan Bea Masuk
       Keringanan Bea Masuk
       Pengembalian Bea Masuk

Fasilitas Pelayanan
       Pembongkaran atau Penimbunan di Luar Kawasan Pabean
       (Pasal 10A UU 17/2006)
       Fasilitas Vooruitslag
       (Pasal 37 ayat (2) UU 17/2006)
       Pelayanan Segera / Rush Handling
       (Pasal 10B ayat (2) huruf c. UU 17/2006)
       Fasilitas Jalur Prioritas
       (Perdirjen P-42/BC/2007 Jo. P-08/BC/2008)
       Fasilitas Pemberitahuan Pendahuluan / Prenotificataion
       (Perdirjen P-42/BC/2007 Jo. P-08/BC/2008)

Fokus Pemberian Fasilitas Fiskal
       Kepentingan sektor Industri & Perdagangan
       Kepentingan publik
       Kemajuan ilmu pengetahuan
       Perlakuan yg lazim dalam tata pergaulan internasional

Bentuk Fasilitas Fiskal
       Tidak dipungut Bea Masuk,
       Pasal 24 UU 17/2006;
       Pembebasan Bea Masuk
       Pasal 25 UU 17/2006;
       Pembebasan atau Keringanan
       Pasal 26 UU 17/2006;
       Pengembalian Bea Masuk
       Pasal 27 UU 17/2006;
       Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dalam rangka Impor Sementara
       Pasal 10D UU 17/2006;
       Penangguhan Bea Masuk terhadap Tempat Penimbunan Berikat
       Pasal 44 UU 17/2006.

Tidak Dipungut Bea Masuk
       Pasal 24 UU 17/2006 mengatur bahwa barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk.

Pembebasan Bea Masuk Pasal 25
       barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di         Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
       barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di     Indonesia;
       buku ilmu pengetahuan;
       barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
       barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
       barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
       barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
       persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

Pembebasan Bea Masuk Pasal 25
       barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
       barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
       peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
       barang pindahan;
       barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
       obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
       barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
       barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
       bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

Pembebasan / keringanan BM Pasal 26
       barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
       barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
       barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
       barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
       barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pengembalian BM (seluruh / sebagian)
       kelebihan pembayaran bea masuk karena penetapan pejabat / Dirjen, atau karena kesalahan tata usaha;
       impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
       impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
       impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
       kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.

Pembebasan/Keringanan BM dlm rangka Impor Sementara
       Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun
       Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara, barang-barang tersebut diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk

Penangguhan Bea Masuk
Pasal 44 UU 17/2006:
à Tempat Penimbunan Berikat, meliputi:
       Gudang Berikat;
       Kawasan Berikat;
       Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
       Toko Bebas Bea;
       Tempat Lelang Berikat; atau
       Kawasan Daur Ulang Berikat.
       Pusat Logistik Berikat.


Powered by Blogger.