TUGAS & FUNGSI DJBC



TUGAS & FUNGSI DJBC
›  Tugas:
·      Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
›  Fungsi:
·      Penyiapan perumusan kebijakan departemen keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
·      Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
·      Penyusunan standar, Norma, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di bidang Kepabeanan dan cukai.
·      Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai.

›  VISI:
·      Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia.
›  MISI:
·      Kami memfasilitasi perdagangan dan Industri;
·      Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan Illegal;
·      Kami optimalkan penerimaan negara di sektor Kepabeanan dan Cukai.

 FUNGSI UTAMA:
1.   Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian di bidang kepabeanan dan cukai;
2.  Mewujudkan iklim usaha dan infestasi yang kondusif dengan memperlancar logistic impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta menerapkan system manajemen resiko yang handal;
3.     Melindungi masyarakat, industry dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negative dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisian melalui penerapan system manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, pengedaran, dan konsumsi tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
6. Mengoptimalkan keuangan Negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

FUNGSI IMPLEMENTASI DJBC
  • Trade Facilitator : Memberi fasilitas perdagangan (a.l. peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
  • Industrial Assistance : Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
  • Community Protector : Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.
  • Revenue Collector : Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai.
LINGKUP TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
  • Memfasilitasi Perdagangan (Trade Facilitator);
  • Mendukung Industri Dalam Negeri (Industrial Assistance);
  • Melindungi Masyarakat (Community Protection);
  • Kontribusi Penerimaan Non Pajak (Revenue Collector);
  • Mencegah Penyelundupan dan Penegakan Hukum Kepabeanan) Law Enforcement and Smuggling Prevention
Strategic Issue
·       Dwelling Time :
o  Waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai peti kemas  tersebut meninggalkan terminal melalui pintu utama (World Bank, 2011)
o  Lama waktu peti kemas (kontainer) berada di pelabuhan sebelum memulai pejalanan darat baik menggunakan truk atau kereta api (Nicoll, 2007)
·       Speed :
o   Kecepatan pelayanan Kepabeanan
o   Risk Management
o   Simplifikasi Prosedur Kepabeanan
o   Alternatif solusi lainnya misalnya : Autogate, TPS Online
·       Secure :
o   Pemungutan Penerimaan Negara secara optimal.
o   Enforcement ketentuan larangan atau pembatasan secara efektif dan efisien.

PELAYANAN & PENGAWASAN KEPABEANAN
Pengawasan kepabeanan dilakukan dalam 3 tahap proses impor :
›  Sebelum Import Clearance
·     Pengawasan secara umum dilakukan dalam proses pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan barang.
›  Pada Saat Import Clearance
·  Pengawasan dilakukan dengan manajemen risiko, tidak semua importasi dilakukan pemeriksaan pabean
›  Setelah Import Clearance (Post Clearance Audit)
·  Pengawasan dilakukan setelah import clearance selesai. Penetapan pejabat yang dibuat pada saat import clearance bukan merupakan keputusan final dan dapat ditetapkan ulang. Sebagian besar proses impor di Indonesia pengawasannya dilakukan setelah import clearance.

Sumber : UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.


Powered by Blogger.