Hal Apa Saja yang ada dan Biasa Dikerjakan oleh Divisi Keuangan ?



Hal Apa Saja yang ada dan Biasa Dikerjakan oleh Divisi Keuangan
Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja yang ada dan biasa di kerjakan oleh divisi keuangan akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui fungsi, tugas dan tanggung jawab yang ada di Divisi Keuangan.

Fungsi Divisi Keuangan:
1.       Perencanaan dan monitoring financial perusahaan;
2.      Menganalisis data keuangan untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan
strategi bisnis;
3.       Pengembangan sistem keuangan;
4.       Pengelolaan cashflow perusahaan ;
5.       Penagihan piutang.

Tugas dan Tanggung Jawab
    1. Memantau & mengevaluasi perencanaan dan realisasi anggaran;
    2. Menganalisis laporan manajemen untuk kebutuhan stakeholder;
    3. Memantau kewajiban perpajakan perusahaan secara tepat waktu, handal dan lengkap;
    4. Memantau & menganalisis penagihan piutang perusahaan;
    5. Memantau pembayaran kewajiban perusahaan;
    6. Memantau posisi keuangan perusahaan;
Pada Divisi keuangan biasanya terdapat pekerja yang memiliki jabatan sebagai Treasury (Perbendaharaan), didalam treasury sendiri biasanya terdapat 2 (dua) posisi didalamnya yang pertama sebagai Karyawan yang mengurusi Piutang perusahaan dan yang kedua karyawan yang bertugas sebagai Kasir, adapun detailnya sebagai berikut.

Piutang
Piutang (accounts receivable/AR) adalah kewajiban yang belum dibayar oleh customer dan atau pihak lainnya kepada Perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa oleh Perusahaan kepada customer dan atau pihak lainnya, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
Ø  Pembuatan invoice & kelengkapan;
Ø  Penagihan;
Ø  Pengumpulan Bukti Potong PPh 23;
Ø  Memproses pengajuan Bank Garansi, Surat Keterangan / Referensi / Dukungan Bank.

Kasir
Tugas seorang kasir di dalam perusahaan biasanya adalah :
Ø  Uang Muka & Pertanggung jawaban Uang Muka;
Ø  Pembayaran ke internal & eksternal (kas kecil dan pengeluaran bank);
Ø  Pengelolaan dana (pemindah bukuan & penempatan/pencairan deposito).

Adapun Detail pekerjaan Pada poin Piutang dan kasir sendiri ialah :
   I. Bank Garansi (BG) adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima
     jaminan (pemberi kerja) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit) tidak dapat
     memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).
1.   Dengan diterbitkannya BG, bank menjamin nasabahnya memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati.
2.     Jenis-jenis BG:
a.       Jaminan Penawaran;
b.       Jaminan Pelaksanaan;
c.       Jaminan Uang Muka;
d.       Jaminan Pemeliharaan;
e.       Jaminan Pembayaran.
f.        Dokumen terkait pengajuan BG:
a.  RKS (Rencana Kerja & Syarat-Syarat) Administrasi / Dokumen
    Pengadaaan;
b.  Format BG (apabila ada);
c.  SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) / Surat Keputusan
    atau Penetapan Pemenang;
d. Draft kontrak/Perjanjian/BAMK (Berita Acara Mulai Kerja);
e.  Nota Dinas (Nodin) pembuatan BG.
          Prosedur Pengajuan BG:
1.    Sales menyampaikan dokumen terkait pengajuan BG ke Div. Keuangan paling lambat
     1 hari sebelum diajukan ke bank;
2.   Setelah berkas lengkap, Formulir Permohonan Penerbitan Garansi disiapkan &
     diajukan ke BOD untuk ditandatangani;
3.   Form. & dokumen kelengkapan lain dikirimkan ke bank via email;
4.   SLA proses penerbitan BG di bank:
Ø  Jika format yang digunakan adalah format standar bank, BG bisa terbit H+1 dari tanggal submit aplikasi BG dan data lengkap.
Ø  Jika format yang digunakan non-standar bank / format Bouwheer, BG bisa terbit H+2.

 II. Uang muka adalah pengajuan uang Di Muka oleh pemohon untuk kepentingan operasional
      perusahaan yang telah disetujui oleh atasan pemohon sesuai dengan peruntukannya.

 III. Kas Kecil (petty cash) adalah sejumlah cadangan uang tunai di Kasir untuk keperluan
      operasional kantor yang jumlahnya kecil (di bawah Rp 1.000.000,-) dan memerlukan waktu yang
      cepat dalam penyelesaian pengeluarannya & Metoda kas kecil perusahaan  adalah imprest fund.

  IV.  Pembayaran ke internal dan eksternal dengan contoh seperti ini :
a.       Penggantian biaya rawat jalan;
b.       Penggantian biaya entertainment;
c.       Pembayaran biaya training/sertifikasi;
d.       Penggantian biaya perjalanan dinas;
e.       Pembayaran Jasa Outsource ke Lembaga dan Perorangan;
f.        Pembayaran Jasa Pengiriman Dokumen / Barang;
g.       Pembayaran Tunjangan Pulsa Handphone;
h.       Pembayaran Biaya Kendaraan Operasional.

V.  Pendapatan adalah nilai yang didapat perusahaan dari penjualan barang atau jasa, atau
     penggunaan modal atau aset lainnya, yang terkait dengan operasi utama perusahaan sebelum
     dikurangkan dengan biaya atau pengeluaran, Pendapatan sering diistilahkan topline karena ia
     biasanya ditampilkan sebagai item teratas dalam laporan laba rugi perusahaan, Pendapatan dapat
     diakui dengan mendasarkan pada hal-hal berikut:
a.       Faktur tagihan (invoice) yang diterbitkan;
b.       Kontrak; dan juga
c.       Berita Acara Serah Terima (BAST).

Perpajakan
Definisi Pajak : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
( UU KUP No.28 tahun 2007 Pasal 1 (1) )

 Jenis Pajak berdasarkan Wewenang Pemungut

1. Pajak Pusat, Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
    membiayai rumah tangga negara
    Contoh: PPh, PPN
2. Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk
    membiayai rumah tangga daerah, Pajak Daerah terdiri atas :   
     a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 
         Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.                                                           
     b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
         Pajak Reklame

Pajak-pajak yang berkaitan dengan pelanggan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1.       Definisi : PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau Jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
2.       Dasar Hukum : UU PPN no.42 tahun 2009.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
1.  Definisi: PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan Jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2.    Dasar Hukum:UU Pajak Penghasilan no.7 tahun 1983, terakhir dengan UU no.36
      tahun 2008.

Masalah perpajakan terkait pelanggan dan resikonya
A.      PPN
1.       Masalah:
a.       Perbedaan tanggal invoice dan tanggal Berita Acara (BA).
b.       Penerimaan dari pelanggan yang belum diketahui identitasnya.
c.       Perubahan kontrak dan data pelanggan.
d.       Keterlambatan informasi pemberhentian berlangganan.
e.       Nomor seri faktur pajak diberikan oleh KPP berdasarkan permintaan
2.       Resiko:
a.       Denda keterlambatan penerbitan faktur pajak.
b.       Pembatalan faktur pajak.
c.       Penggantian faktur pajak.
d.       Faktur pajak backdated sebelum tanggal permintaan tidak dapat diterbitkan
3.       Solusi
a.       Tidak mencantumkan tanggal pada Berita Acara sebelum ada kesepakatan dengan pelanggan dan tidak backdated.
b.       Memberikan kode unik pembayaran ke pelanggan yang melakukan satu kali transaksi saja.
c.       Data pelanggan baru harus diterima paling lambat 2 hari setelah pelanggan melakukan pendaftaran.
d.       Memastikan bahwa informasi mengenai pelanggan sudah valid dan terkini.

B.      PPh pasal 23
1.       Masalah:
a.       Penerimaan tagihan dari pelanggan dipotong PPh psl 23.
b.       Bukti potong harus diambil ke pelanggan.
2.       Resiko:
a.       Piutang dianggap belum lunas sebelum bukti potong diterima Perusahaan
b.       Tidak semua bukti potong PPh psl 23 dapat diterima dan dikumpulkan oleh Perusahaan
c.       Berpengaruh pada pembayaran PPh pasal 29.
3.       Solusi:
a.       Klausul kontrak mencantumkan kewajiban pelanggan untuk menyampaikan bukti potong PPh psl 23 ke Perusahaan
b.       Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian bukti potong PPh psl 23.

Sanksi-sanksi dalam PPN
1.    PMK nomor  242/PMK.03/2014: Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN  paling lambat akhir bulan berikutnya;
2.    UU KUP Pasal 7: Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
3.   UU KUP Pasal 14 ayat 1 huruf d: Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
4.   Pasal 14 ayat 4: Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Masalah-masalah lain dan resikonya
1.       Tanggal invoice yang tidak seragam untuk transaksi yang bersifat rutin, menyebabkan proses penerbitan invoice lambat.
2.       Pergantian PIC pelanggan yang menangani tagihan, menyebabkan proses penagihan menjadi lambat.
3.       Pencantuman kata-kata “lisensi” pada kontrak di Bab Deskripsi Pekerjaan, menyebabkan potongan PPh pasal 23 menjadi 15%.
4.       Pencantuman kata-kata “pertukaran data”, “manage service”, “aktivasi”, “online”, dalam kontrak atau invoice dapat menyebabkan pendapatan tersebut menjadi obyek pengenaan BHP-USO.

Pajak-pajak yang terkait vendor/supplier
1.       Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2.       Pajak Penghasilan Pasal 21
3.       Pajak Penghasilan Pasal 23
4.       Pajak Penghasilan Pasal 26
5.       Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Masalah perpajakan terkait vendor/supplier dan resikonya
1.       PPN
a.   Pemberi jasa/barang menagihkan pokok+PPN, namun faktur pajak tidak dilampirkan.
b.    Penyampaian tagihan dari pemberi jasa/barang dari LN terlambat, sehingga PPN atas transaksi tersebut terlambat disetor ke kas negara.
2.       PPh pasal 21
a.    Pemberi jasa (perorangan) tidak bersedia untuk dikenakan pemotongan atas jasa yang diberikan, sehingga perusahaan harus melakukan gross-up atas transaksi yang terjadi.
3.       PPh pasal 23
a.    Pemberi jasa tidak bersedia untuk dikenakan pemotongan pajak, sehingga perusahaan harus melakukan gross-up atas transaksi tersebut. PPN atas transaksi tersebut dihitung dari dasar pengenaan pajak yang telah  di-gross-up.
4.       PPh pasal 26
a.  Pemberi jasa LN tidak bersedia untuk dikenakan pemotongan pajak, sehingga perusahaan harus melakukan gross-up atas transaksi tersebut. PPN atas jasa tersebut dihitung dari dasar pengenaan pajak yang telah digross-up.
5.       PPh pasal 4 ayat 2
a.   Pemilik gedung/rukan/ruang tidak bersedia untuk dikenakan pemotongan pajak, sehingga perusahaan harus melakukan gross up atas transaksi yang terjadi.

Akuntansi
  Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.
  Pengguna data akuntansi (laporan keuangan) tak terbatas pada pihak internal perusahaan, melainkan pula eksternal seperti kreditur, supplier, hingga pegawai pajak.


Powered by Blogger.