Perhitungan Tarif Bea Masuk dan Nilai Pabean



Perhitungan Tarif Bea Masuk dan Nilai Pabean
Tarif Bea Masuk setinggi-tingginya 40% dari nilai Pabean, pengecualian untuk barang impor hasil pertanian tertentu, barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif skedul XXI (GATT) dan barang impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 (UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.).

Tarif Bea Masuk dikenakan tarif berbeda terhadap barang impor karena :
  • Berdasarkan kesepakatan perjanjian internasional
  • Barang bawaan penumpang
  • Awak sarana pengangkut
  • Pelintas barang
  • Barang kiriman POS atau perusahaan Jasa Titipan.
untuk keperluan penetapan tarif Bea Masuk dan Bea Keluar barang dikelompokan berdasarkan sistem klasifikasi Barang, Sistem klasifikasi barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik.
Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ketentuan impor yang berlaku (larangan dan/atau pembatasan), Pejabat BC melakukan penelitian terhadap tarif (klasifikasi dan pembebanan) dan nilai pabean yang diberitahukan oleh importir.
Penelitian tarif dan nilai pabean tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB.

Tarif Bea Masuk
  1. Besarnya tarif BM ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Tim Teknis Tarif Bea Masuk dan Pungutan Ekspor (beranggotakan instansi/Kementerian teknis terkait)
  2. Terangkum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017.
  3. Materi BTKI 2017 antara lain meliputi:
    • Klasifikasi barang impor;
    • Tarif bea masuk, baik yang berlaku umum (MFN) maupun dalam rangka skema tertentu (CEPT, ACFTA);
    • Pajak dalam rangka impor;
    • Ketentuan larangan dan pembatasan.
Perhitungan Pungutan Negara
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut jumlah PDRI yang dipungut besarnya tergantung dari tarif dan nilai pabean yang kewenangan penetapannya ada pada Pejabat Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Secara Matematis perhitungan PDRI adalah sebagai berikut:
NILAI IMPOR      = (NILAI PABEAN x NDPBM) + BM*

TOTAL BM & PDRI ADALAH:
BM        = %BM x NILAI PABEAN x NDPBM
PPN       = %PPN  x NILAI IMPOR
PPnBM = %PPnBM x NILAI IMPOR
PPh        = %PPh x NILAI IMPOR
*) Bea Masuk yang dibayar, ditanggung pemerintah, atau ditangguhkan.

Nilai Pabean
  • Nilai Pabean berdasarkan Nilai Transaksi Barang yang bersangkutan.
  • Nilai Pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang identik.
  • Nilai Pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang serupa.
  • Nilai Pabean berdasarkan Metode Deduksi.
  • Nilai Pabean Berdasarkan Metode Komputasi.
  • Nilai Pabean berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
  • Diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
  • Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif: sebelum penyerahan pemberitahuan pabean & dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
  • Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Nilai Pabean: Sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean & dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
  • mengakibatkan kekurangan pembayaran BM, Importir harus membayar kekurangan pembayaran sesuai penetapan, Importir dapat mengajukan keberatan.
  • Importir salah memberitahukan pemberitahuan pabean untuk perhitungan BM kena sangsi berupa denda Minimal 100% maksimal 1000% dari biaya yang kurang dibayar.
  • kelebihan pembayaran Bea Masuk harus dikembalikan sebesar kelebihannya.
  • Dirjen dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan BM dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
  • Dalam hal penetapan berbeda dengan penetapan Pasal 16, dirjen memberitahukan kepada Importir : Melunasi kekurangan BM & Mendapatkan pengembalian BM yang lebih dibayar.
  • Pembayaran kekurangan BM atau pengembalian kelebihan pembayaran, dibayar sesuai penetapan.
  • Penetapan pada ayat (2) Jika salah sehingga mengurangi BM, didenda min 100% BM kurang bayar, Maksimal 1000% BM yang kurang bayar.


Powered by Blogger.